Pemerintah terus melanjutkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 2 tahun 2025, termasuk penyaluran bantuan tambahan sebesar Rp400 ribu yang dikenal sebagai penebalan bansos.
Informasi terbaru menunjukkan bahwa proses pencairan bantuan kini memasuki fase penting, di mana sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai menerima undangan dari kantor pos atau pemberitahuan melalui e-warong dan mitra penyalur lainnya.
Mekanisme pencairan bantuan kali ini mengalami sejumlah penyesuaian, termasuk perbedaan waktu penyaluran antardaerah serta kemungkinan pembaruan data penerima manfaat yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal ini berdampak pada siapa saja yang masih berhak menerima bantuan tahap selanjutnya dan siapa yang dinyatakan tidak lagi aktif sebagai penerima.
Penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap kedua ini juga diperkuat dengan penyaluran bantuan tambahan senilai Rp400 ribu yang ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, terutama menjelang tahun ajaran baru dan kebutuhan pangan yang terus meningkat.
Penebalan bantuan tersebut diberikan secara terpisah, baik melalui rekening KKS maupun tunai di kantor pos, tergantung skema penyaluran yang ditetapkan di wilayah masing-masing.
Banyak KPM mulai menerima undangan pencairan, baik dari pihak kelurahan, RT/RW, atau langsung dari PT Pos Indonesia.
Dalam praktiknya, distribusi dana tidak dilakukan secara serentak, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak panik apabila bantuan belum masuk rekening atau belum mendapatkan undangan.
Salah satu poin penting dari informasi terbaru ini adalah adanya kemungkinan penundaan pencairan bantuan bagi sebagian wilayah yang masih dalam proses distribusi logistik atau verifikasi data penerima.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa seluruh pencairan akan diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahap 2 sesuai kalender penyaluran.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk terus memantau pengumuman dari dinas sosial daerah maupun akun resmi pemerintah terkait bantuan sosial.
Jika terdapat kendala pencairan atau tidak kunjung mendapatkan informasi, KPM disarankan untuk segera melakukan pengecekan status bansos melalui laman cekbansos.kemensos.go.id atau datang langsung ke pendamping sosial setempat.
Pemerintah menegaskan bahwa bansos ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat rentan, dan penebalan sebesar Rp400 ribu menjadi bukti bahwa bantuan sosial masih diprioritaskan sebagai bagian dari perlindungan sosial yang berkelanjutan.
